KALTIM.SIBERINDO.CO – Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola komunikasi publik. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, sehingga humas pemerintah dituntut mampu bergerak cepat dalam membaca isu, menyampaikan informasi yang akurat, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Informasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si, saat menjadi narasumber pada Forum Bakohumas Provinsi Kalimantan Timur 2026 di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (31/7/2026).
Dalam paparannya bertajuk “Tingkatkan Kinerja Humas dengan Media Sosial dan Media Massa dalam Mengelola Isu Krisis dan Strategi Publikasi”, Nursodik mengatakan perubahan lanskap komunikasi membuat pemerintah harus semakin aktif hadir di ruang publik.
Menurutnya, informasi yang dimiliki pemerintah berpotensi tenggelam apabila tidak dikomunikasikan secara aktif, sementara berbagai informasi lain yang lebih menarik perhatian publik dapat berkembang dengan cepat melalui media sosial.
“Yang menjadi konsekuensinya, kita harus hadir. Jangan sampai ruang publik itu dikuasai oleh orang-orang yang rajin meng-upload saja,” ujarnya.
Nursodik menegaskan, respons negatif di media sosial bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti menyampaikan informasi. Pemerintah tetap perlu hadir dengan memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta mengenai isu yang berkembang.
“Walaupun mungkin nanti mendapat respons negatif, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah menyampaikan data dan fakta yang benar mengenai informasi yang sedang berkembang,” katanya.
Menurut Nursodik, salah satu tantangan komunikasi pemerintah saat ini adalah kecepatan informasi yang dapat melampaui proses birokrasi.
“Di era sekarang ini kecepatan informasi mengalahkan kecepatan birokrasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses penyusunan dan persetujuan konten yang terlalu panjang dapat membuat pemerintah kehilangan momentum dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, keterlambatan tersebut bukan alasan untuk tidak melakukan publikasi.
Menurutnya, informasi resmi pemerintah tetap penting disampaikan agar masyarakat memiliki rujukan ketika mencari penjelasan mengenai suatu isu. Publikasi yang konsisten juga membantu memperkuat keberadaan informasi resmi pemerintah di ruang digital.
Karena itu, Nursodik mendorong humas pemerintah untuk membangun pola kerja yang lebih responsif, tanpa mengabaikan ketepatan dan akurasi informasi. Lebih lanjut, Nursodik mengingatkan agar humas tidak hanya bekerja ketika sebuah persoalan sudah menjadi krisis. Peran humas justru harus dimulai sejak awal melalui pemantauan dan deteksi terhadap berbagai isu yang berkembang.
“Humas harus menjadi radar, navigator sekaligus penjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.
Hal tersebut sejalan dengan materi Forum Bakohumas yang menempatkan manajemen isu sebagai sebuah siklus, mulai dari monitoring, deteksi dini, analisis, penentuan risiko, respons, publikasi hingga evaluasi.
Dalam penanganan krisis, lanjutnya materi tersebut juga menekankan pentingnya Golden Hour. Pada tahap awal, humas perlu melakukan verifikasi fakta, membentuk tim dan menentukan juru bicara, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan awal, publikasi melalui media sosial dan media massa, pembaruan informasi serta evaluasi.
Nursodik juga memperkenalkan prinsip 3C, yakni Cepat, Cermat dan Cergas, dengan menekankan pentingnya satu data, satu narasi dan satu suara dalam komunikasi pemerintah.
Ia berharap humas pemerintah semakin mampu beradaptasi dengan perubahan pola komunikasi publik, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat secara tepat dan berkontribusi dalam menjaga kepercayaan publik.
Dalam materi penutupnya, humas ditegaskan memiliki peran sebagai penjaga kepercayaan publik dengan kemampuan membaca isu secara cepat, mengelola narasi secara cerdas, dan membangun kepercayaan melalui kolaborasi.
