SANGATTA. Ternyata Rumah Sakit Kudungga, Kutai Timur dalam tahun 2020 lalu mengelola dana ratusan miliar rupiah. APBD murni senilai Rp 85 miliar, sementara dana Covid-19 Rp 21 miliar. Meskipun mengelola dana ratusan miliar rupiah, namun pelayanan di Rumah Sakit Pemkab Kutim itu dinilai cukup buruk. Terutama masalah fasilitas rumah sakit yang dinilai tidak layak, seperti kamar mandi rusak, bantal tidak ada serta ruangan yang panas.
Terungkapnya anggaran yang dikelola RSUD Kudungga, setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim terkait LKPJ Bupati memanggil manajemen RSUD Kudungga, untuk melakukan klarifikasi terkait dengan pengelolaan anggaran 2020, sesuai dengan alokasi anggaran yang mereka terima. Entah karena alasan apa, dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Pansus LKPJ Bupati Faisal Rahman, Direktur RSUD Kudungga dr Any Istiyandari tidak hadir. Hal itu membuat jajaran pansus sangat kecewa, karena yang hadir hanya Humas RSUD Jumran dengan beberapa stafnya.
“Kalau Direkturnya saya tahu tidak hadir, saya lebih baik tidak datang,” kata salah seorang anggota DPRD Kutim.
Karena ketidakhadiran direktur RSUD tanpa alasan yang jelas, pertanyaan dari anggota DPRD pun cukup banyak yang muncul. Termasuk masalah pelayanan yang dianggap tidak ramah, fasilitas yang tidak memadai meskipun mengelola anggaran yang sangat besar, dan berbagai masalah lainnya ikut terungkap. Termasuk sistwm pelayanan yang tidak adil, yang dilakukan manajemen.
“Saya pernah berobat ke RSUD. Saat itu memang saya datang sebagai warga biasa, tidak mengaku sebagai anggota DPRD. Saya antre cukup lama. Ternyata datang manajer PT KPC, langsung dipanggil untuk dilayani. Ini kan tidak benar kalau pelayanannya seperti ini. Seharusnya, kalau memang antre ya antre, jangan beda-bedakan,” ketus David Rante.
Sementara itu, Ketua Pansus Faisal Rahman mengatakan sangat kecewa karena Direktur RSUD tidak hadir, karena utusannya tidak bisa menjawap pertanyaan yang mereka ajukan. Karena itu pihaknya meminta rincian pengeluaran anggaran yang mereka terima, yang nilainya cukup besar tahun lalu.
“Kami minta rincian pengeluaran mereka. Juga akan klarifikasi, dengan mendatangi RSUD untuk melihat pengadaan alat kesehatan tahun 2020 lalu senilai Rp10 miliar,” katanya. (jn/beb)
Komentar