SAMARINDA : Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membaca dakwaan terdakwa Aswandini Eka Tirta (49), ) dalam kasus dugan Tindak Pidanan Korupsi (Tipikor) pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Tahun Anggaran 2019-2020, Kamis (19/11/2020), Kamis (19/11/2020) sore.
JPU dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Aswandini yang bekerja sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan Ismunandar, Encek Unguria Riarinda Firgasih, Musyaffa, dan Suriansyah hadiah berupa uang dan barang yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp22.091.521.000,-.
Uang tersebut bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Tahun Anggaran (TA) 2019 sampai TA 2020, yaitu dari Deki Aryanto dan Aditya Maharani Yuwono serta Sernitha alias Sarah. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Yaitu, terdakwa Aswandini mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar terdakwa, Ismunandar, Encek Unguria Riarinda Firgasih, Musyaffa, dan Suriansyah, mengupayakan Deki Aryanto dan Aditya Maharani Yuwono serta Sernitha alias Sarah mendapatkan kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim TA 2019-2020, dan sekaligus mempercepat pencairan pembayarannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Ismunandar selaku Bupati Kutim periode Tahun 2016-2021.
Terkait penerimaan untuk Encek Unguria Riarinda Firgasih dari Deki Aryanto sebagai commitment fee TA 2019 sejumlah proyek, dalam dakwaan JPU disebutkan senilai Rp780.300.000,-. Sedangkan untuk Ismunandar seluruhnya berjumlah Rp12.529.721.000,-.
Dari Aditya Maharani Yuono, Ismunandar menerima Rp6.131.500.000,-. Dan terdakwa Aswandini menerima Rp482.000.000,-,
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP,” sebut JPU dalam
Atau Kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
JPU KPK dalam perkara nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr ini masing-masing Ali Fikri, Ariawan Agustiartono, Zainal Abidin, Siswhandono, Nur Haris Arhadi, Riniyati Karnasih, Yoga Pratomo, dan Yoyok Fiter Haiti Fewu.
Sedangkan Majelis Hakim diketua Agung Sulistiyono SH MHum dengan Hakim Anggota Joni Kondolele SH MM dan Ukar Priyambodo SH MH.
Baca juga : Divonis Bersalah, Penilai Pengadaan Lahan di Bontang 2012
Kasus ini sampai bergulir ke Meja Hijau berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap terdakwa Aswandini bersama Ismunandar, Encek Unguria Riarinda Firgasih, Musyaffa, Suriansyah, Aswandini Eka Putra, Aditya Maharani Yuono, dan Deki Aryanto di Jakarta dan tempat lainnya, Kamis (2/7/2020).
Sebelum dakwaan Aswandini dibacakan, JPU KPK terlebih dahulu telah membacakan dakwaannya kepada terdakwa Ismunandar dan Encek Unguria Riarinda Firgasih dalam kedudukan sebagai terdakwa terduga penerima suap. Bahkan dalam kasus ini Aditya Maharani Yuono yang didakwa memberi suap telah dituntut selama 2 tahun penjara dan Deki Aryanto dituntut 2 tahun 6 bulan.
Sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari JPU akan digelar, Senin (23/11/2020) yang akan digelar masih secara virtual. (DETAKKaltim.Com/LVL)
Komentar