SAMARINDA KOTA. Pilkada serentak yang digelar 9 Desember lalu di sembilan kabupaten/kota di Kaltim menemukan fakta baru. Bahwa semakin daerah itu terpencil, semakin tinggi pula persentase tingkat pemilih yang berpartisipasi di ajang demokrasi tersebut. Pun semakin kecil jumlah daftar pemilih tetap (DPT), persentase golput juga lebih rendah.
Hal ini jelas berbanding terbalik dari anggaran yang dialokasikan untuk menggelar pilkada tersebut. Di mana daerah dengan DPT tertinggi, menelan anggaran yang cukup besar. Karena besaran anggaran pilkada sangat ditentukan oleh jumlah pemilih.
Sebut saja Kota Samarinda. Sebagai ibu kota Kaltim, dana yang disiapkan untuk pilkada tahun ini sebesar Rp 56 miliar. Namun total warga yang tidak memilih (golput) sangat banyak. Mencapai 292.892 orang dari 576.981 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara itu daerah dengan anggaran yang sama, yaitu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) justru menunjukkan tingkat partisipasi lebih tinggi. Dari total DPT 113.794, setidaknya ada 81,903 warga yang menyalurkan suaranya. Sedangkan 31.891 warga memilih golput.
Selain itu, daerah yang menunjukkan tingkat partisipasi tinggi juga ditunjukkan dari warga Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Yaitu 75,41 persen, hampir mendekati nasional 77,5 persen. Dengan total DPT 26.544 orang.
Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kaltim, Mukhasan Ajib mengakui bahwa anggaran pilkada di setiap daerah memang berbeda besarannya. “Tergantung dari DPT. Semakin banyak TPS (Tempat Pemungutan Suara) semakin besar biayanya,” ungkap Ajib.
Selain jumlah DPT, faktor lain yang juga menentukan besaran biaya pilkada juga dipengaruhi oleh letak geografis. Sebab, tak semua daerah dapat dijangkau dengan mudah. Sekali pun jumlah warganya yang masuk dalam DPT sedikit. “Ada satu TPS pemilihnya 50, tapi jangkauannya jauh seperti Mahulu, Kutim dan Kubar,” papar Ajib.
Mengenai tingkat partisipasi, kata Ajib memang berbeda-beda di setiap daerah. Ia mengakui justru masyarakat yang tinggal di daerah terpencil lebih mudah menyalurkan hak suaranya. Sedangkan masyarakat yang hidup di kota, sebut saja Samarinda dan Balikpapan, justru sangat tinggi angka golputnya.
“Padahal masyarakat perkotaan lebih memahami politik, tapi melangkah ke TPS-nya susah,” bebernya. Tren seperti ini tidak hanya terjadi di Kaltim, namun juga terjadi beberapa daerah lainnya.
Namun Ajib mengakui kekuatan figur memang menjadi penentu dalam meningkatkan gairah partisipasi pemilu. Khususnya bagi mereka yang sangat mengerti dengan kondisi pergantian kepala daerah. “Sedangkan masyarakat di pedesaan kan memang lebih mudah manut (menurut),” pungkas Ajib. (hun/nha)
Komentar