KALTIM.SIBERINDO.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menyatukan langkah Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Kerja SP4N-LAPOR! Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang digelar di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Rabu (12/8/2026).
Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi, mengatakan penguatan pengelolaan SP4N-LAPOR! penting dilakukan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, SP4N-LAPOR! tidak hanya menjadi sistem atau aplikasi digital, tetapi merupakan instrumen strategis pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
“SP4N-LAPOR! bukan hanya sekadar sebuah sistem atau aplikasi digital semata. Lebih dari itu, SP4N-LAPOR! merupakan instrumen strategis pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat,” kata Ririn.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik, maupun saran secara mudah, cepat, dan terintegrasi. Karena itu, pemerintah dituntut hadir secara nyata dalam merespons setiap suara masyarakat, bukan sekadar sebagai formalitas administrasi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Ririn menegaskan, setiap laporan yang masuk perlu dipandang sebagai cerminan pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, Perangkat Daerah dan BUMD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan baik, tepat waktu, serta menghasilkan solusi nyata di lapangan.
“Setiap laporan yang masuk bukan hanya data, tetapi merupakan cerminan langsung dari pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.
Ia mengakui, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan kapasitas pengelola, variasi kecepatan respons antarperangkat daerah, hingga belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan pengaduan yang bersifat kompleks.
Menurut Ririn, tantangan tersebut harus menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan. Melalui rapat kerja ini, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SP4N-LAPOR!, identifikasi kendala di masing-masing instansi, serta penyusunan strategi perbaikan yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Natalin Siagian, SE, dalam laporan ketua panitia menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola SP4N-LAPOR!, memperkuat koordinasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik, serta mengevaluasi pelaksanaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Selain itu, kegiatan juga mendorong peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan agar dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Natalin berharap rapat kerja tersebut dapat menghasilkan kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antarpengelola SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! sehingga pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur menjadi semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut menghadirkan Gibran Sesunan, dari Tim TAGUPP untuk menyampaikan materi mengenai penguatan SP4N-LAPOR!. Sementara evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kaltim.
