TANJUNG REDEB. Kajari Berau, Nislianudin menegaskan bahwa ada target penanganan kasus di instansi yang dipimpinnya tersebut. Untuk tahun ini disebutkan target itu tengah berproses. Ada penanganan kasus yang tengah ditangani pihaknya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi lebih diutamakan.
Ditanya soal penanganan kasus korupsi terbaru, Kajari menyebutkan target kerja penegakan hukum terhadap pidana khusus ini merupakan bagian penting dari upaya kejaksaan. Meskipun ada target yang diamanahkan dari pimpinan, namun bukan berarti harus mencari-cari kasus.
Kajari mengungkapkan, target 1 kasus tentunya merupakan amanah kinerja yang dibebankan kepada Kejari Berau. “Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa lebih. Bahwa target itu harus ada dalam setiap instansi.
Target itu juga masuk dalam rencana strategis termasuk oleh instansinya. Dari renstra ini harus ada target yang ditetapkan nilai perolehan atau nilai keluarannya atau outputnya. seperti misalnya keberhasilan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi seperti yang baru saja berhasil dilakukan kejari Berau dalam penanganan perkara korupsi.
Ha lebih utama yang ditarget pihaknya adalah bagaimana menekan angka penyelewengan keuangan negara melalui pendampingan pengelolaan keuangan di Berau. Tingkat keberhasilan ini bisa dilihat dari menurunnya angka temuan dan penanganan perkara korupsi dibandingkan tahun sebelumnya. “Kita juga menjadi pendamping pemerintah kabupaten Berau, memberikan legal opinion, legal assistant karena penyelewengan itu bisa saja terjadi karena ketidaktahuan, makanya kita ada MoU dengan pemkab Berau,” terangnya.
Terpenting menurutnya adalah bagaimana menekan kemungkinan atau celah terjadinya kerugian negara akibat perbuatan KKN. Namun ia juga menilai, ada celah kerugian negara yang sebenarnya bukan karena ada niat dari pelaku, tetapi karena ketidaktahuan.
Sebab itu pihaknya juga akan meningkatkan program kerja pada pendampingan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Berau untuk mengantisipasi adanya kesalahan pengelolaan. “Tahun ini terus berlanjut kerjasama kami dengan pemerintah daerah, ada banyak ya,mulai DPRD,dinas, kecamatan hingga pemerintahan kampung melalui dampingan kita upayakan menekan adanya kerugian negara,” jelasnya. (as/beb)
Komentar