Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim meningkatkan penggunaan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP). Orang nomor dua di Kaltim ini merasa heran, sebab masih ada OPD dalam sistem pembayaran gaji pegawai masih menggunakan sistem tunai. Pemerintah semestinya tidak boleh ketinggalan berinovasi yang dilakukan swasta dalam transaksi nontunai ini.
“Kalau swasta saja sudah sedemikian masif, seharusnya pemerintah daerah juga. Jangan sampai OPD-OPD malah ketinggalan. Seharusnya, OPD provinsi menjadi contoh penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ucapnya pada awak media, Rabu (18/11) kemarin.
Padahal kata Hadi, tidak lama setelah dirinya dilantik bersama Gubernur Isran Noor, diskusi tentang hal ini sudah pernah dibahas bersama Kepala Perwakilan BI Kaltim.
Hadi memaklumi, mungkin proses di pemerintahan masih memerlukan waktu lebih panjang dibanding swasta. Menurut Hadi, mau tidak mau tahun ini, OPD-OPD sudah harus meningkatkan ETP. Sebab pihak swasta sudah cukup jauh berjalan menggunakan ETP ini.
“Ini memberikan jaminan keamanan, kepastian dan mempercepat prosesnya. Jadi seharusnya, setiap tanggal 1 tinggal diklik oleh bank, gaji sudah terbayarkan ke semua karyawan,” tegasnya.
Wagub Kaltim ini pun, menyarankan bagi pimpinan OPD agar bisa terus memberikan semangat kepada jajarannya dan berinovasi serta meningkatkan kreativitas. “Pimpinan OPD juga harus kreatif. Jangan hanya bisa copy paste. Kalau pimpinan OPD kreatif dan inovatif, insya Allah kita bisa segera keluar dari kesulitan ini,” pungkasnya. (mrf/beb)
Komentar