Rencana pembelajaran tatap muka mulai dipertimbangan berbagai daerah. Pembahasan ini tengah dikebut oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda. Setelah sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Guna menyesuaikan Surat Keputusan (SK) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Kepala Disdik Samarinda Asli Nuryadin mengatakan saat ini kepala sekolah tengah menyebar dokumen persetujuan kepada seluruh orangtua siswa. Dokumen ini menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali di tahun depan. “Sebagian besar setuju, ada juga yang tidak,” kata Asli.
Namun laporannya, belum ia terima secara keseluruhan. Ia pun dalam minggu ini, survei terhadap orangtua siswa telah rampung. Meski demikian, Asli juga tidak ingin memaksakan kehendak orangtua. Terlebih di beberapa wilayah Samarinda masih berstatus zona merah. “Bagi yang tidak setuju, maka pembelajaran akan dilakukan seperti saat ini (jarak jauh),” paparnya.
Sedangkan bagi orangtua siswa yang setuju, diminta untuk menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk anaknya. Sekolah juga diminta untuk menyiapkan peralatan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19. Seperti temogun atau alat pengukur suhu tubuh, masker serta sarana untuk mencuci tangan.
Sebagai percobaan, di tahun depan rencananya pembelajaran tatap muka dimulai di kawasan pinggiran. Khususnya di kecamatan yang tidak tergolong zona merah. “Jam belajar juga akan kami kurangi agar anak-anak tidak terlalu lama berada di dalam ruangan,” jelasnya. Termasuk kuota siswa yang belajar dipastikan akan berkurang 50 persen. Lantaran harus bergantian dengan siswa lainnya.
Terpisah Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Puji Astuti memberikan masukan agar pendataan bagi siswa maupun murid yang memiliki penyakit bawaan atau yang pernah berstatus pasien Covid-19 juga wajib ada. Sehingga sekolah lebih mudah mengontrol siswanya. “Intinya memberi rasa aman kepada anak, makanya data itu juga harus dilengkapi oleh sekolah,” papar Puji.
Namun ia sepenuhnya mendukung rencana Disdik Samarinda untuk mengikuti SK empat menteri. Hanya saja, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi politisi Demokrat ini. Khususnya dalam menjamin keselamatan anak saat pembelajaran berlangsung normal. “Jarak juga penting diperhatikan, apa lagi saat anak naik angkot, itu harus dipertimbangkan matang,” pungkas Puji. (hun/beb)
Komentar